2Pasal 5 UUD 1945 ayat (1) sebelum amandemen menentukan : “Presiden memegang kekuasaan membentuk Undang-Undang dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.” 3 Penulisan secara lengkap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan naskah lengkap UUD 1945 setelah mengalami empat kali amandemen.
Eggimenunjuk pada Pasal 7 huruf A UUD 1945 yang bisa dipakai untuk melakukan impeachment terhadap presiden. Pasal 7 huruf A menyebutkan: “Presiden/Wapres dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh MPR atas usul DPR, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, Beberapavariasi dari Sistem Pemerintahan Presidensial RI ; 1) Presiden sewaktu-waktu dapat diberhentikan oleh MPR atas usul DPR. Jadi, DPR tetap memiliki kekuasaan mengawasi presiden meskipun secara tidak langsung. 2) Presiden dalam mengangkat pejabat negara perlu pertimbangan dan/atau persetujuan DPR. Menurutuud 1945 yang telah di amandemenkan presiden dapat diberhentikan jika ? Jawaban atas pertanyaan tersebut adalah berkhianat terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lain, perbuatan tercela, atau tidak lagi memenuhi syarat denganpasti oleh UUD. 2) Presiden tidak dipilih oleh badan legislatif, tetapi oleh sejumlah pemilih, oleh karena itu ia bukan bagian dari badan legislatif. 1 MPR RI, Panduan dalam Memasyarakatkan UUD Negara RI Tahun 1945, Latar belakang Proses dan hasil Perubahan UUD Negara RI Tahun 1945, SekJen MPR RI 2003, Op.Cit,h.25. Sepertiyang pernah disinggung, rumusan Pasal 2 uu No. 4 Tahun 2004 tersebut, persis sama dengan Pasal 24 ayat (2) UUD 1945. bertitik tolak dari ketentuan pasal-pasal diatas, keberadaaan dan kedudukan MK sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman ditegaskan dalam pasal 1 angka 1 UU No. 24 Tahun 2003 tentang mahkamah konstitusi (UU MK) yang

UUD1945 digantikan oleh Konstitusi Republik Indonesia Serikat (Konstitusi RIS) pada 27 Desember 1949, pada 17 Agustus 1950 Konstitusi RIS digantikan oleh Undang-undang Dasar Sementara 1950 (UUDS 1950). Dengan Dekrit Presiden 5 Juli 1959, UUD 1945 dinyatakan berlaku kembali di Indonesia hingga saat ini.

BABIII PEMBAHASAN III. 1. Kekuasaan Presiden RI sebelum Perubahan UUD 1945 Sebelum perubahan UUD 1945 pada tahun 1999-2002, Republik Indonesia pernah berganti-ganti konstitsi mulai dari UUD 1945, UUD RIS 1949, UUD Sementara 1950, dan kembali lagi ke UUD 1945 melalui dekrit Presiden pada tanggal 05 Juli 1959.

pq5HpO.
  • l4fej67tmg.pages.dev/310
  • l4fej67tmg.pages.dev/403
  • l4fej67tmg.pages.dev/93
  • l4fej67tmg.pages.dev/381
  • l4fej67tmg.pages.dev/477
  • l4fej67tmg.pages.dev/419
  • l4fej67tmg.pages.dev/260
  • l4fej67tmg.pages.dev/436

    • apabila melanggar uud 1945 presiden ri dapat diberhentikan oleh